Merenungkan Realitas Demokrasi Kita
Merenungkan Realitas Demokrasi Kita
TW Yunianto*
Sepanjang
saya belajar tentang demokrasi, maka teori Trias Politica yang
dicetuskan oleh Montesquieu selalu teringat di benak saya. Apalagi,
sistem ketatanegaraan republik ini mengadopsi teori itu. Adanya
pemisahan elan kekuasaan, antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif
adalah cara yang terbaik dalam rangka menerapkan teori demokrasi.
Idealnya, segenap aspirasi dan kebutuhan masyarakat dapat diakomodir
secara optimal.
Mari kita coba melongok kehidupan demokrasi di
kampus kita. Secara umum, lembaga pemerintahan yang ada di lingkungan
Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) STT Telkom-pun tak jauh dari teori
tersebut. Adanya lembaga eksekutif yang diperankan oleh BEM dan lembaga
legislatif yang dimainkan oleh DPM, merupakan suatu langkah nyata dalam
menerapkan kehidupan berdemokrasi di lingkungan kampus kita. Lantas apa
saja yang telah diperoleh dari langkah demokrasi di kampus ini ?
Ketika
kita membicarakan pemerintahan, maka paling tidak akan ada 3 unsur yang
ada di dalamnya, yakni pemerintah, yang diperintah, serta sistem
pemerintahan itu sendiri. Siapa pemerintah ? Sudah jelas disana ada BEM
dan DPM. Yang diperintah ? Mahasiswa, namun harus diingat, bahwasanya
dalam demokrasi pihak yang diperintah tidaklah hanya sebagai objek
penderita, melainkan juga merupakan subjek pelaku. Serta sistem
pemerintahan kita menganut pemisahan secara terbuka, alias antara
eksekutif dan legislatif memiliki peran masing – masing yang seharusnya
satu sama lain tidak boleh saling tumpang tindih.
Idealnya,
legislatif akan selalu identik dengan fungsi legislasinya, yakni fungsi
dewan dalam menjaring aspirasi mahasiswa. Selain itu fungsi kontrol.
Untuk BEM, fungsi utamanya adalah fungsi eksekutif. Yaitu menjalankan
amanah serta mandat yang diberikan oleh DPM selaku wakil dari pemegang
kedaulatan rakyat (baca:mahasiswa). Namun sejauh manakah fungsi itu
berjalan ?
Sampai saat ini, kita belum bisa mendapatkan suatu
performansi kerja maksimal dari masing – masing lembaga. Beberapa kali
fungsi tersebut saling tumpang tindih dan saling tunggu – menunggu.
Pola aksi dan reaksi sepertinya belum menjadi sebuah jargon yang mampu
mengakselerasi segenap fungsi pemerintahan tersebut. Dalam banyak hal,
sepertinya kita mendapatkan sebuah ketidakpuasan, bahkan
ketidakpercayaan kita terhadap kinerja aparat pemerintahan.
Volunteerisme sebenarnya bukanlah sebuah alasan bagi kita untuk
memberikan yustifikasi atas ketidakprofesionalan kita dalam menjalankan
amanah dari mahasiswa. Sebuah pertanyaan besar bagi diri saya tentang
sejauh manakah peran BEM dalam membawa angin perubahan kampus ini,
khususnya KBM ? Sebegitu mudah pertanyaan tersebut. Namun bagi saya
merupakan sebuah pertanyaan yang membutuhkan kerja besar. Kita tidak
bisa menganggap diri kita pahlawan, jika saat ini dan kemarin kita
tidak melakukan apa – apa.
Coba kita melihat ke belakang sejenak,
merenungi sebuah proses awal dari rangkaian kehidupan berdemokrasi di
kampus ini. Dalam setiap kesempatan pemilu raya, dalam hal ini pemilu
anggota legislatif (DPM) dan Presiden Mahasiswa, maka kita mendapatkan
suatu kondisi yang jauh dari representasi kehidupan demokrasi ideal.
Tingkat kepedulian mahasiswa masih jauh dari harapan. Beberapa kali
data statistik mendapatkan angka 25% mahasiswa yang peduli dari total
mahasiswa yang ada. Hanya 25% mahasiswa yang menyalurkan hak suaranya
dalam pemilu. Lebih ironis lagi ketika kita mengamati tingkat
partisipasi mahasiswa untuk mencalonkan diri, apakah sebagai anggota
DPM maupun presiden mahasiswa. Inilah demokrasi kita yang senantiasa
sepi dari perhatian publik, namun sarat dengan tuntutan – tuntutan
serta aspirasi mahasiswa sebagai komponen yang memegang kedaulatan.
Rivalitas
bursa anggota legislatif dan presiden mahasiswa hanya diikuti oleh
segelintir mahasiswa. Kenapa bisa demikian ? Apakah mahasiswanya yang
salah ? Lebih banyakkah para pasivis – pasivis dari pada aktivisnya ?
Atau telah bergesernya nilai – nilai budaya dari budaya kritis-proaktif
menjadi budaya ego-pragmatis ?
Terlepas dari nilai – nilai itu,
seperti yang saya sampaikan di depan, maka kita pun juga mendapatkan
kurang berjalannya fungsi masing – masing lembaga. Coba kita lihat
sejauh manakah peran eksekutif dalam memperjuangkan kepentingan
mahasiswa. Atau sejauh manakah peran legislatif dalam menampung
aspirasi mahasiswa. Sepengamatan saya sebagai seorang pimpinan di
lingkup eksekutif, maka kami sebagai eksekutif sampai saat ini masih
harus mencari dan menampung aspirasi dari mahasiswa yang seharusnya
diperankan oleh legislatif (DPM). Ketidaksesuaian fungsi tersebut
seringkali menjadi barrier bagi kami untuk bisa optimal. Kami pun
menyadari akan kekurangpopulisan kebijakan kami karena tidak
berjalannya fungsi sosialisasi. Ketimpangan antara fungsi keluar
(sosial-politik) dengan fungsi kedalam (advokasi mahasiswa) merupakan
imbas dari kurangnya fungsi sosialisasi serta protokoler eksekutif
kami. Itu kami sadari !
Saat ini, kampus kita sedang menunggu para
pemimpin – pemimpin baru yang diharapkan mampu membawa perubahan yang
lebih baik. Namun ternyata sampai saya menulis risalah ini, kenapa
sedikit sekali kepekaan mahasiswa terhadap realitas demokrasi di kampus
kita ? Terbukti baru tiga orang yang menyatakan dirinya bersedia untuk
menjadi anggota dewan yang terhormat. Lantas dimana 4000-an mahasiswa
yang lain ? Sejauhmanakah mereka peduli ? Jangan – jangan ketika pemilu
presiden mendatang tidak ada lagi mahasiswa yang bersedia mencalonkan
diri ?
Selain permasalahan di atas, saya juga mengamati akan
kurangnya langkah proaktif dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk
memprovokasi mahasiswa untuk ikut terlibat secara langsung dalam proses
politik ini. Saya pun juga masih belum yakin, sejauh manakah kualitas
dari para calon pemimpin kita nantinya terhadap realitas ini ? Apakah
mereka benar – benar pemuda yang memiliki kualitas kepemimpinan dan
kepekaan sosial, ataukah hanya sekedar mengejar posisi serta pengalaman
sebagai seorang pejabat kampus ? Manakah suara – suara serta pemikiran
– pemikiran mereka dalam menyikapi sepinya demokrasi ini ? Lantas
apakah demokrasi hanya sekedar mengumpulkan formulir saja ? Saya kira
itu terlalu naif….!!!!
*) Presiden Mahasiswa BEM KBM STT Telkom
